Aceh – Di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem dalam beberapa tahun terakhir, Aceh kembali menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak bencana hidrometeorologi di Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari intensitas curah hujan tinggi yang melanda kawasan barat Tanah Air sejak akhir 2025.
Guru Besar UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T., mengingatkan bahwa pola musim hujan yang semakin ekstrem merupakan sinyal nyata dampak perubahan iklim global. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Indonesia bagian barat terjadi pada November hingga Desember 2025.
Analisis BMKG menunjukkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, yakni di atas 150 milimeter per dasarian, di sejumlah wilayah. Dalam beberapa pekan terakhir, tercatat sedikitnya 45 kejadian cuaca ekstrem yang didominasi hujan lebat dan angin kencang, memicu banjir serta tanah longsor di berbagai daerah.
Menurut Prof. Eko, banjir dan longsor merupakan dua jenis bencana yang paling dominan terjadi setiap tahun, dengan kecenderungan intensitas yang semakin meningkat.
“Kedua bencana ini terus berulang akibat curah hujan berlebihan yang intensitasnya makin tinggi. Ini bagian dari konsekuensi perubahan iklim global,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan, wilayah yang memiliki risiko banjir terbesar umumnya berada di sekitar aliran sungai, saluran air, atau dataran rendah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Sementara itu, kawasan pegunungan dengan lereng sedang hingga curam, tersusun dari tanah atau batuan lapuk yang tebal, serta memiliki beban berat di atasnya, cenderung rawan longsor.
“Pada prinsipnya, daerah yang rentan longsor relatif aman dari banjir, dan sebaliknya, daerah rawan banjir umumnya aman dari longsor,” jelasnya.
Prof. Eko menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda awal bencana. Longsor biasanya diawali retakan pada tanah atau bangunan, tiang dan pohon yang mulai miring, hingga guguran tanah dan batuan di lereng. Adapun banjir ditandai hujan deras yang berlangsung lama, kenaikan muka air sungai, serta munculnya genangan di jalan maupun permukiman.
Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda lingkungan, terutama setelah hujan deras, guna mendeteksi potensi bahaya sejak dini.
Dalam konteks mitigasi, Prof. Eko menilai penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons darurat. Diperlukan kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media massa. Selain relokasi dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem.
“Salah satu pemicu utama banjir dan longsor adalah curah hujan sangat tinggi. Karena itu, modifikasi cuaca bisa menjadi salah satu opsi pencegahan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan iklim global adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas adaptasi, termasuk menghindari pembangunan di kawasan rawan banjir dan longsor, baik secara sementara maupun permanen.
“Bencana bukan semata tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab bersama untuk meminimalkan risikonya,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Eko menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, serta berbagai instansi lain yang terlibat dalam penanganan bencana.
Menurutnya, upaya yang dilakukan kini tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan berkelanjutan. (*)
