masukkan script iklan disini
Aceh Timur | Bercakkasus.linear.co.id
Sekitar 60 orang pemilik kapal nelayan di Aceh Timur menolak Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI, tentang Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pelaksanaan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi hal itu langsung disampaikan nelayan kepada Ketua DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri, Wakil Ketua Muhammad Nur, dan anggota Ibrahim atau Panglima Odon, serta Anggota DPRA Tgk Muhammad Yunus atau sering disapa Abon. (17-08-23)
Husaini merupakan salah satu pemilik kapal nelayan sangat keberatan jika Surat Edaran tersebut berlaku terhadap nelayan saat ini apa lagi harus membayar retribusi PNBP sebesar 5%. Ucap nya kepada awak media.
"Kita tidak sepakat jika perizinan ke pusat yaitu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kita juga menolak pembayaran retribusi PNBP sebesar 5 persen dari hasil penjualan tangkapan ikan," ucap Husaini salah satu pemilik kapal
Dengan adanya surat edaran tersebut maka beberapa pemilik kapal nelayan sepakat akan melakukan mogok atau pemberhentian untuk melaut jika Surat Edaran ini tetap diterapkan .
"Kami sepakat akan melakukan mogok secara massal untuk tidak melaut jika Surat edaran ini tetap diterapkan," ungkap Husaini.
Menyikapi hal ini ketua DPRK Aceh Timur Fattah Fikri menjelaskan kita akan memanggil instansi terkait untuk membicarakan permasalahan saat ini dan kita akan mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi saat ini.
"Kita akan panggil dinas perikanan dan kelautan untuk membicarakan permasalahan ini dan kita akan berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik" ungkap Fattah Fikri
Tgk. M. Yunus yang merupakan salah satu Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh menyikapi permasalahan nelayan saat ini ia akan terus melakukan monitoring terhadap keluhan nelayan dan ia akan menunggu solusi dari DPRK Aceh Timur dan bila perlu kita akan sampaikan ke provinsi.
" Kita akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan nelayan saat ini dan kita akan tunggu solusi yang dilakukan oleh kawan-kawan DPRK Aceh Timur jika memang perlu kita bawa ke provinsi maka kita siap untuk menyampaikan nya" tutup Abon.(**)
